You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sukamanah

Kec. Paseh, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tetap Jaga Kesehatan, Jaga Jarak #Dirumahsaja Maskerku Melindungi Kamu, Maskermu Melindungi Aku. Info Vaksinasi Covid-19 Silahkan dicek Akun Instagram @puskesmaspaseh

APBDesa 2022 DESA SUKAMANAH


APBDesa 2022 DESA SUKAMANAH

Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Desa Sukamanah Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berikut disampaikan melaui Website Resmi Desa Sukamanah Kecamatan Paseh untuk diketahui masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya untuk dijadikan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan Desa pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Bahwa ditetapkan dalam Peraturan Desa Sukamanah Nomor 2 Tahun 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui.

Bagikan artikel ini:
Komentar